SENTIL DALANG – kelirbali.com
oleh Denara – penulis jalanan. Menyikapi postur APBD Klungkung tahun 2024, masyarakat Klungkung terutama di Kecamatan Nusa Penida bersiap-siap gigit jari. Pasalnya, APBD yang disusun terkesan ugal-ugalan, dimana besaran dana untuk pembangunan infrastruktur hanya 3,5% dari nila APBD atau hanya Rp 51 miliar dari APBD yang nilainya Rp 1,47 triliun lebih. Lalu untuk apa APBD itu?
Bagaimana sebuah daerah dibangun, tentu dengan melihat bagaimana perencanaannya, anggarannya dan realisasinya. Perencanaan ini melibatkan antara eksekutif (bupati dan bawahannya) dengan legislatif (DPRD). Nah, apa jadinya kalau antara eksekutif dengan legislatif bukan saja menjalin sinergi yang baik,namun melakukan selingkuh politik? Sehingga postur anggaran APBD digunakan untuk bancakan kepentingan politik.
Kondisi ini sangat terang terjadi di Kabupaten Klungkung. Dimana mantan Bupati I Nyoman Suwirta meninggalkan jejak APBD 2024 yang disusun terkesan ugal-ugalan. Leluasanya mengelola APBD ini oleh I Nyoman Suwirta tentu berelaborasi dengan pimpinan dewan terutama yang segaris sesama satu bendera.
Bila melihat postur APBD Tahun 2024 Kabupaten Klungkung, APBD Kabupaten Klungkung di Tahun 2024 sebesar Rp 1,46 triliun lebih. Dari dana sebesar ini, sebesar Rp 612 (41,7%) miliar lebih digunakan untuk membayar gaji pegawai, baik ASN dan tenaga kontrak.
Dalam APBD tersebut, untuk pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp 22,6 miliar lebih. Dana untuk pembangunan gedung sebesar Rp 39 miliar lebih. Nah untuk pembangunan jalan, jaringan dan irigasi hanya sebesar Rp 51,7 miliar lebih. Dari APBD Rp 1,46 trilun ini, hanya Rp 51,7 miliar untuk pembangunan jalan. Tentunya angka ini tergolong sangat kecil atau hanya 3,5% saja untuk pembangunan jalan. Sangat kecil bila dilihat dari tingkat kerusakan jalan yang ada di Kabupaten Klungkung.
Nah, dimana letak ugal-ugalannya?
Eksekutif bersama Legislatif secara bersama-sama menyusun APBD dan sebesar Rp 148,95 miliar (10,15%) untuk belanja hibah. Bantuan hibah ini jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 132,7 miliar. Namun dari Rp 132 miliar ini sebesar Rp 75 miliar lebih sebagai hibah bansos ke masyarakat.
Untuk tahun lalu, pembangunan sekolah hanya didanai sebesar Rp 2,28 miliar. Angka ini tergolong sangat kecil di tengah kondisi sarana dan prasaran pendidikan yang kondisinya 50% mengalami kerusakan. Hal ini diakui Kadisdik Klungkung sekitar April 2023 lalu.
Lalu muncul pertanyaan, untuk apakah dana hibah sebesar itu dihambur-hamburkan. Tentu tercium bahwa dana hibah tersebut digunakan sebagai modal politik bila nanti menghadapi Pilkada 2024. Diindikasikan hibah ini lebih banyak diberikan kepada kelompok segaris-sehaluan, guna membeli suara rakyat dengan bantuan hibah. Tentu cara-cara ini tergolong sangat licik, menggunakan dana APBD sebagai uang rakyat untuk jualan politik.
Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan, sedangkan porsi anggarannya terbilang kecil. Apalagi, di Nusa Penida infrastrukturnya sebagian sudah mengalami kerusakan dan warga di sana berteriak ingin mendapatkan pembangunan yang merata seperti di Klungkung daratan.
Belum lagi persoalan yang dihadapi PDAM Klungkung, yang mana kondisi jaringan dan sambungan ke rumah warga lebih sering mendapat komplain ketimbang pujian. Dan yang paling menyedihkan, persoalan air bersih di Nusa Penida sampai saat ini masih seperti 10 tahun lalu, sebagian penduduknya menggunakan cubang.
Nah, timbul pertanyaan. apakah I Nyoman Suwirta yang sudah tidak menjabat mendapatkan jatah hibah? Tentu saja mungkin, karena disusun bersama kolega serumpun.S edangkan selebihnya bantuan hibah juga diberikan kepada partai dimana Nyoman Suwirta bernaung.
Yang paling mengagetkan lagi, informasi yang ada menyebutkan bahwa dana hibah tersebut diberikan dan terjadi pemotongan yang nilainya variatif dari 10% bahkan sampai ada yang berani memotong sampai 50%.
Sungguh dana yang bersumber dari rakyat dijadikan sebagai bancakan penguasa. Sedangkan masyarakat Nusa Penida dari tahun ke tahun terus menjerit, air bersih tidak terlayani dengan baik. Listrik masih byar pet dan jalan-jalan sudah mulai rusdak menganga. Apakah atas nama bantuan hibah lalu rakyat senang.
Kentara sekali, bahwa dana yang disusun di APBD digunakan bancakan oleh segelintir elit di Klungkung guna memuluskan nafsu kuasa, guna berkuasa dan berkuasa lagi. Semoga saja aparat penegak hukum juga mencium indikasi ini, sehingga dana masyarakat yang ada dalam APBD jelas untuk pembangunan, bukan untuk segelintir oknum dekat kekuasaan.
Yang lebih elok lagi, dalam Pilkada agar tidak ada pencairan bantuan hibah sehingga pertarungan menjadi fairplay.(den)
