dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, tidak ada kasus-kasus besar yang ditangani. Meski informasi seputar dugaan kasus korupsi begitu banyak masuk datang dari segala arah, tetapi tak satu pun naik meja hijau. Kejari Klungkung hanya bertaring untuk perkara kecil
Ada semacam tudingan miring, bahwa pencairan hibah dipercepat tersebut sebagai hadiah atas beberapa kelompok warga memenangkan Caleg tertentu. Sekali pun sebelumnya ada kecurigaan, nilai bantuan hibah tersebut untuk persiapan Pilkada. Dimana kelompok eksekutif dan legislatif menganggarkan bantuan hibah sebagian besar untuk kelompoknya sendiri.
Nah untuk pembangunan jalan, jaringan dan irigasi hanya sebesar Rp 51,7 miliar lebih. Dari APBD Rp 1,46 trilun ini, hanya Rp 51,7 miliar untuk pembangunan jalan. Tentunya angka ini tergolong sangat kecil atau hanya 3,5% saja untuk pembangunan jalan. Sangat kecil bila dilihat dari tingkat kerusakan jalan yang ada di Kabupaten Klungkung.
Nah, dimana letak ugal-ugalannya?
seharusnya sejak bulan April 2023 hibah bansos ini sudah bisa cair, karena memang sudah masuk APBD Induk Tahun2023. Tapi entah kenapa hingga saat ini tidak ada kejelasan. Semua SKPD terkait terkesan seperti lepas tangan bahkan saling lempar.
sadar sumber daya alamnya sewaktu-waktu bisa habis, maka investasi yang dilakukan adalah kontrak lahan. Tidak tanggung-tanggung, lahan yang dikontrak 6 kali luas negaranya di Australia. Pada lahan kontrakan ini, dikembangkan sektor peternakan dan pertanian. Sehingga bila nanti ada ancaman pangan, Brunei memiliki cadangan pangan melimpah.
tokoh asal Griya Kawan, Gianyar ini salah satu caleg yang berseberangan dengan rezim penguasa di Gianyar. Gus Gaga sendiri setelah dihabisi karirnya sebagai PNS, kini bakal dihabisi lagi di Pileg. Atas kondisi ini, sebagian warga Gianyar prihatin dan simpati pun mengalir pada tokoh asal Grya Kawan, Gianyar ini.
maka jualan opini liar dan cenderung anarkis inilah yang masuk ke benak publik. Publik dengan mudah saja mengakses opini liar tersebut dan tidak bisa diatur melalui prosedur apa pun. Sehingga, ruang publik adalah tempat yang baik untuk komunikasi manipulatif dengan memanfaatkan komunikasi tanpa batas. Maka nalar menjadi liar dan elemen anarkis menemukan jalannya,
Pasal 15, Ayat 1 disebutkan Perjanjian Hibah Daerah dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan gubernur atau bupati atau pejabat yang diberi kuasa. Pada Pasal 15 ayat 2, disebutkan Perjanjian penerusan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 5, ditandatangani Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau bupati atau pejabat yang diberi kuasa.
