SENTIL DALANG – kelirbali.com
Dalam catatan di google, Perumdam Panca Mahottama Klungkung disebutkan berdiri di Tahun 1990. Yang artinya sejak itu, layanan air bersih kepada warga Klungkung dikelola oleh pemerintah. Dimana kemudian, pemerintah melalui perusahaan plat merah, menarik dana dari masyarakat guna mengambil jasa menyalurkan air ke tiap pelanggan atau sambungan rumah.
Tidak banyak catatan yang terpampang di internet, selain sejak awal perusahaan daerah air minum sejak didirikan merugi. Sehingga yang namanya perusahaan semestinya berorientasi pada profit, namun tidak lebih sebagai badan sosial. Setiap tahun inginnya disusui, disubsidi pemerintah dan tidak jelas kapan perusahaan plat merah memberikan keuntungan kepada pemberi modal.
Bila melihat berita Antara (24/8/2014) disebutkan pegawai Perumdam mendapat gaji ke-14. Yang artinya pegawai Perumdam memiliki kinerja yang luar biasa melebihi ASN, sehingga pantas diberi gaji ke-14. Plus dalam berita, disebutkan pengangkatan pegawai yang semula rencananya 20 pegawai, membengkak menjadi 33 pegawai. Titipan siapa?
Lalu, kita mari kita lihat rilis dari Kementerian PUPR Tahun 2021, Tentang Kinerja BUMD Air Minum Kabupaten/Kota di Bali. Dari laporan tersebut dijelaskan potensi mata air yang bisa dikelola sebesar 679 liter/detik. Namun yang mampu dikelola hanya 365 liter/detik. Data pengelolaan potensi air ini juga tidak beranjak naik dari tahun ke tahun.
Mengacu data di atas, maka dapat dipastikan ribuan pelanggan Perumdam kekurangan air setiap harinya. Hal ini atas dasar asumsi potensi 1 liter per detik melayani 92 sambungan rumah, bila yang terkelola adalah 365 liter per detik, sambungan maksimal terlayani hanya 33.580 sambungan. Jumlah sambungan 35.730, maka dapat dipastikan sebanyak 2.140 pelanggan hanya membayar jasa layanan angin. Atau paling tidak, pelanggan yang sial ini menunggu di malam hari untuk mendapat air, begadang hanya untuk dapat air. Lalu, apakah sisa potensi air 314 liter per detik sudah ada niat pengelolaan?
Pelanggan sial Perumdam tersebut juga memiliki teman lain, karena disebutkan tingkat kebocoran air 35,5%. Yang artinya, sepertiga pelanggan air juga menikmati kecrat-kecritnya air. Lalu pertanyaan dihadapkan pada cakupan pelayanan yang sudah mencapai 80% lebih. Apa iya? Dalam data disebutkan warga terlayani 190.535 warga dari jumlah penduduk 299.000 lebih. Sehingga asumsi warga terlayani hanya 66,5%.
Dibandingkan dengan cakupan pelayanan daerah lain; Kabupaten Karangasem dengan rilis data yang sama cakupan pelanannya sekitar 40%, Gianyar dengan cakupan pelayanan 60%, Jembrana 62%, Badung 41%. Klungkung hebat, cakupan pelayanannya 80%, yang artinya dari 299.000 penduduk sudah terlayani sekitar 240.000 penduduk. Apa benar? Atau hanya ingin terlihat prestasi baik di atas kertas dan sesungguhnya fakta di lapangan tidak seperti itu. Mengingat warga di Nusa Penida, sepanjang tahunnya meronta kekurangan air. Bahkan jual ternak sapinya, untuk membeli air.
Data rilis Kementerian PUPR juga menyebutkan kondisi Perumdam Panca Mahottama katagori sehat. Walau di Bali skornya paling rendah hanya 2,81, C+ (asumsi nilai tertinggi 4). Perumdam ini juga tercatat dengan kekuatan 136 personil dengan pelanggan 35.730 sambungan. Artinya, satu pegawai rata-rata melayani 262 pelanggan. Disebutkan, angka ideal pelayanan adalah per seribu pelanggan dilayani 4-6 pegawai.
Sekalipun disebutkan sehat, disebutkan pendapatannya sebesar Rp 27,6 miliar per tahun. Sedangkan biaya operasional sebesar Rp 30,5 miliar. Sehingga katagori sehat ini masih haris disusui pemerintah sebesar Rp 2,9 miliar per tahun. Angka ini ditambah lagi efektivitas penagihan hanya 76%, yang artinya sekitar 24% pelanggan tidak tertib bayar.
Dari angka ideal pelayanan, maka asumsinya adalah 37.350 idealnya dilayani 178 pegawai. (asumsi 1 pegawai melayani 200 pelanggan). Sehingga dari jumlah pegawai yang ada, masih kekurangan 40-an. Hanya saja, sepanjang ingatan rekrutmen pegawai belum benar-benar transparan. Bila bertanya pada hati nurani masing-masing pegawai, sebagian besar adalah pegawai titipan pejabat eksekutif dan legislatif. Akhirnya bisa memaklumi, karena pegawainya banyak yang titipan, kualitas SDM-nya (bisa) diragukan.
Pun soal salary, rerata gaji bulanan seluruh pegawai sebesar Rp 5.979.000 belum lagi mendapat gaji ke 13 dan gaji ke 14. Sehingga sebesar Rp 813 juta lebih pendapatan untuk membayar gaji pegawai. Mirisnya lagi, informasi di luar sana menyebut ada pejabat eksekutif dan legislatif yang ikut menikmati gaji bulanan dari Perumdam Panca Mahottama. Bancakan?
Persoalan yang lebih miris lagi, Kecamatan Nusa Penida yang selalu kekurangan air. Bisa jadi segala daya upaya sudah dikerahkan, namun tetap saja masalah purba di Nusa Penida tidak teratasi. Sumber air ada, namun posisi air sangat sulit, sehingga butuh energi dan dana yang luar biasa. Mengingat kondisi yang luar biasa mesti diatasi dengan cara-cara yang luar biasa pula.
Lalu?
Kapan kita bisa tenang di pagi hari nyeruput kopi, tanpa harus menggunakan air galon untuk nyeduh air? Pembenahan tentu dimulai dari SDM, bukan dengan sertifikat kertas budaya dengan katagori Baik, S Bila pun melihat postingan FB Perumdam, lebih banyak informasi kerusakan di banding lancarnya air.(den)
(foto diambil dari FB perumdam panca mahottama)
