Jadi dana CSR yang diterima pemerintah daerah merupakan pendapatan lain-lain yang sah. Karena merupakan pendapatan yang sah sesuai ketentuan hukum, maka wajib bagi Pemerintah Daerah mencatat atau tertuang dalam APBD penerimaan dana tersebut baik berupa barang, uang dan atau jasa
bagaimana Program Klungkung Mesadu. Masyarakat Klungkung dijanjikan harapan dengan bisa pengaduan kepada pemerintahnya lewat program tersebut. Namun sampai saat ini program yang didanai lebih dari Rp 10 miliar tersebut, selain tidak ada tempat mengadu, programnya juga terkena aduan,,
Kita pun jengah dengarkan banyak alasan,
Kita bosan dengarkan cerita,
Kita pun jengah dengarkan banyak alasan,
Kita bosan dengarkan cerita,
Banyak alasan
Kita bosan dengarkan cerita,,.
