bermodalkan kecakapan berbicara, wajah yang rupawan, pendidikan yang mumpuni dan syarat akan pengalaman politik, Pita Limjaroenrat kemudian dikenal sebagai politikus muda yang progresif dan antitesis dari para politikus senior. Politisi senior cenderung konservatif yang hanya mementingkan kekuasaan atau status quo mereka
lahan tersebut sudah dikeruk sedalam 20 meter. Pada 6 meter pertama adalah pasir asli bekas letusan Gunung Agung sedangkan di bawahnya adalah bebatuan yang dipaksa menjadi pasir. Sebagai pembanding, bila melihat ke sisi Utara dari Jembatan Tukad Unda By Pass IB Mantra, terlihat onggokan lahan, yang sesungguhnya adalah Kuburan Desa Tangkas.
elektabilitas Wayan Koster sempat menyentuh 21% dan cenderung turun. Giri Prasta jauh lebih unggul dengan elektabilitas 71%. Mengejutkan memang, seorang Wayan Koster yang sebegitu populis, angka elektabilitasnya justru terpuruk.
Jeje secara persuasif mengajak pembaca berjalan kaki untuk merasakan, dan melihat lebih dekat hal-hal kecil dari sudut-sudut kota yang selama ini luput dari pandangan orang kebanyakan: gang-gang sempit, sudut pasar yang kumuh, trotoar yang rusak dan beralih fungsi, orang-orang tunawisma, pedagang, semak-semak, dan masih banyak lagi.
”Ia seorang anak ajaib, anak berusia 22 tahun bernama Henrich, yang kelihatannya seperti Shelley. Ia hapal isi ”Kritik Akal Budi Murni” di luar kepala, dan mampu mendiskusikan problem-problem filsafat Kant dan sangat mendetail dan luar biasa.”
Tidak berlebihan memang kalau nama ini muncul, mengingat perjuangannya dalam merebut kursi DPD sangat all out. Bahkan kelirbali.com sendiri mendengar Wayan Geredeg sendiri sudah turun lebih dari 1.500 titik untuk menggalang suara DPD dan tentunya menggandeng Calog yang maju di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten.
bagaimana Program Klungkung Mesadu. Masyarakat Klungkung dijanjikan harapan dengan bisa pengaduan kepada pemerintahnya lewat program tersebut. Namun sampai saat ini program yang didanai lebih dari Rp 10 miliar tersebut, selain tidak ada tempat mengadu, programnya juga terkena aduan,,
Kenapa suku, ras dan golongan seorang pejabat masih dipandang penting untuk bertugas sebagai Penjabat Kepala Daerah?. Padahal, seluruh pejabat di Kemendagri lahir dari tempaan proses pendidikan Sekolah Ikatan Dinas macam IPDN. Khusus mengurus birokrasi dalam negeri. Prinsipnya jelas, tegakkan Bhineka Tunggal Ika. Namun, pendekatan Kemendagri tidak mencerminkan kebhinekaan itu. Justru cenderung ‘rasis’. Kondisi ini menandakan, disadari atau tidak, Kemendagri sudah terseret sendiri dalam pusaran conflict of interest.
longsornya etika birokrasi di tingkat Sekda Bali yang menyebut banyak pihak yang bermain, berkepentingan dalam penentuan seorang Pj. Tentu dengan ungkapan tersebut, membuktikan bahwa cawe-cawe tersebut benar adanya dan mungkin juga seorang Sekda bali memiliki kepentingan dan ingin menggolkan salah satu nama
seharusnya sejak bulan April 2023 hibah bansos ini sudah bisa cair, karena memang sudah masuk APBD Induk Tahun2023. Tapi entah kenapa hingga saat ini tidak ada kejelasan. Semua SKPD terkait terkesan seperti lepas tangan bahkan saling lempar.
