GIANYAR – kelirbali.com
Sudah berlangsungnya musim kemarau, di Indonesia secara umum, menyebabkan produksi tanaman pangan menurun. Produksi tanaman pangan yang paling vital adalah beras, sebagai konsumsi sehari-hari masyarakat di Indonesia.
Rawannya ketahanan pangan ini juga diperparah dengan naiknya harga beras secara nasional. Beberapa wilayah gagal panen, sehingga ketersediaan beras berkurang. Hanya saja, Bali yang secara umum tidak kekurangan air, di beberapa kecamatan disebutkan rawan pangan. Hanya saja, mulai terungkap, bahwa Gianyar salah satu kabupaten yang tergolong kaya, juga terkena imbas rawan ketahanan pangan.
Rapat koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan bersama Perbekel sekabupaten Gianyar, terungkap sebanyak 7 desa mulai terancam ketahanan pangan. Sebanyak 40 Desa berada pada prioritas skala 5 dan 26 Desa berada pada prioritas skala 6 atau sangat aman rawan pangan. Kadis KPKP Gianyar, Gusti Ayu Dewi Hariani, Selasa (26/9/2023) menjelaskan data tersebut diterima dari teman-teman desa, “Namun kami masih tidak percaya dengan data tersebut, khusus desa yang berada pada prioritas 4, ada indikator yakni sarana prasara di desa tersebut 0, padahal di seluruh desa saya yakin semua memiliki pedagang. Begitu juga dengan terdapatnya dokter atau bidan praktek,” ujar Kadis KPKP. Diyakini, seluruh desa di Gianyar sudah tersedia standar minimum dari katagori rawan ketahanan pangan.
Disebutkan, data luasan lahan pertanian dari dinas pertanian, data kemiskinan ektrim dari Bappeda, data Nakes dari Dinas Kesehatan, transportasi dari PUPR, untuk sarana prasarananya yang sifatnya dinamis datangnya dari desa. “Desa yang disebutkan memiliki warga kemiskinan ekstrem agar memvalidasi kembali datanya, dicek ke lapangan dan di update,” harap Hariani.
Ke depan data ketahanan pangan ini nantinya kan digunakan untuk menyusun peta FSAV (Food Seecurity Vulnarebility Atlas). Berfungsi mengetahui kondisi ketahanan pangan di desa tersebut. “Jangan sampai nanti indeks ketahanan pangan Gianyar menurun. Untuk peta ini masih proses validasi sebelum nanti ditandatangani oleh bapak PJ Bupati kemudian dikirim ke pusat,” ujarnya.den
