SENTIL DALANG – kelirbali.com
oleh Denara-penulis jalanan. Tidak banyak yang bisa disampaikan kelirbali.com menyoal Kaleidoskop Klungkung 2023. Seperti yang sudah disajikan sebelumnya adalah ‘Sepuluh Tahun Periode Gelap Pembangunan Klungkung’ Secara legacy juga tidak ada yang bisa diwariskan ke pemimpin yang akan duduk di Klungkung 1.
Bila mengacu pada penghargaan yang telah diterima dan penghargaan itu ditempel di dinding Kantor Bupati Klungkung, bisa jadi kekurangan tempat. Namun kelirbali.com menyebut hal itu tidak lebih dari kebudayaan di atas secarik kertas. Bahkan oleh salah satu pejabat yang sering wara-wiri di sejumlah instansi menyebut, “Jangan percaya penghargaan-penghargaan, karena penghargaan itu ada harganya.”
Tentu saja kelirbali.com sangat memercayai ungkapan tersebut. Sebuah penghargaan hanyalah bukti sebagai dasar untuk public relation. Yang kemudian dengan bangga didemoralisasi pada berbagai media dengan harga semurah-murahnya, tanpa outcome yang jelas.
Mengakhiri Tahun 2023, di Klungkung bisa dilacak secara spesifik ada banyak yang masih karut-marut. Dimulai dari Pasar Seni Klungkung yang diresmikan mendahului penyelesaian. Secara aturan diboleh-bolehkan, namun secara etika birokrasi dan etika seorang pemimpin sangat tidak memberi panutan. Seakan atas nama kekuasaan, semuanya bisa.
Lalu muncul pertanyaan masyarakat, bagaimana Program Klungkung Mesadu. Masyarakat Klungkung dijanjikan harapan dengan bisa pengaduan kepada pemerintahnya lewat program tersebut. Namun sampai saat ini program yang didanai lebih dari Rp 10 miliar tersebut, selain tidak ada tempat mengadu, programnya juga terkena aduan.
Selanjutnya Nusa Penida Festival. Dalam pelaksanaannya sangat sarat kepentingan politik. Kegiatan dilaksanakan di tengah krisis air bersih bagi warganya, lalui pejabat pemerintah dengan bangga menepuk dada bahwa itu adalah festival harapan masyarakat. Yang sampai saat ini juga, laporan pertanggungjawaban kegiatan tidak diunggah ke publik. Pun bila ditelusuri lebih dalam, bisa mengorek kegiatan festival dari awal sampai terakhir, tercium bau-bau anyir.
Sejumlah proyek juga molor. Yang diduga rekanan tidak lagi memiliki daya amunisi untuk penyelesaian proyek, yang patut diduga ada fee proyek yang menjadi bancakan. Pun mencuat soal retribusi pariwisata di Nusa Penida, yang tidak jelas apa rujukan hukum, ke mana saja uangnya dan bagaimana pengelolaannya.
Persoalan di PDAM Klungkung yang berganti nama menjadi Perumda Panca Mahottama. Nama yang disandangnya terlalu berat untuk mewujudkan maha utama. Pun di atas kertas prestasinya dibilang bagus, namun sesungguhnya seperti itukah? Dengan mudah menilai perusahaan ini, dengan melihat pelayanan air minum di Nusa Penida. Bagus apanya? Bila ditanya dengan hati nurani dan kejujuran tanpa perlu disumpah, pegawai-pegawai itu titipan siapa? Dan banyak persoalan lain seperti SWRO, persoalan sumur bor PDAM di RS Klungkung dan seterusnya.
Bila bertanya program sebelumnya, Bima Juara atau program beli mahal jual murah, toh indeks kesejahteraan petani di Klungkung tidak meningkat. Atau Program Toss pengelolaan sampah yang bukannya gagal, namun hanya lip servis. Hanyalah program di atas kertas untuk mengejar like di Medsos dan diunggah di media. Program yang pada akhirnya untuk publik relation, dibangun atas dasar feeling, bukan thinking.
Terakhir, datanglah Penjabat Bupati Klungkung. Bahkan bukan dari Kementerian Dalam Negeri, datangnya dari Pejabat PPATK. Masyarakat sangat menaruh harapan, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyimpangan segera dibereskan bukan diberaskan.
Harapan ada di pundak Pj Bupati. Mungkin saja saat ini dalam masa menyesuaikan diri dengan lingkungan pemerintahan sehingga kegiatan yang dilakukan lebih banyak seremonial dan belum ada kebijakan penting yang disodorkan.
Tahun 2024 adalah tahun harapan dan tahun meningkatnya tensi politik, sudah bersiap?
