NEWS – kelirbali.com
Masalah purba yang dihadapi masyarakat Nusa Penida adalah ketersediaan air bersih. Bila masuk ke pelosok atau dataran tinggi, sebagian warga masih mengandalkan cubang untuk menampung air, guna kebutuhan konsumsi air sehari-hari.
Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama PDAM Klungkung gagal mewujudkan persoalan ketahanan pangan dasar, yaitu ketersediaan air bersih. Apa yang dilakukan PDAM Klungkung yang bermutasi nama menjadi Perumda Panca Mahottama terkesan hanya tambal sulam. Tidak mampunya memberikan hak dasar ini karena keringnya pemikiran pengelola PDAM seperti tandusnya Nusa Penida saat kemarau.
Sejatinya, pemerintah pusat menyiapkan anggaran yang memadai guna distribusi air untuk 52.000 warga Nusa Penida. Hanya saja, peluang ini tidak ditangkap dan justru ngeles dengan anggaran yang berkisar puluhan miliar saja. Bahkan, sempat disebutkan dalam 10 tahun, Pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 50 miliar untuk penyediaan air bersih di Nusa Penida.
Tentu angka Rp 50 miliar tersebut bila dihitung dari rasio modal dalam 10 tahun, pemerintah bersama PDAM hanya mengeluarkan modal Rp 1.000 untuk per warga Nusa Penida. Dengan Rp 1.000 itu, pemerintah lalu berharap masyarakat sejahtera, non stunting, SDM berkelas dan menikmati air sama dengan warga Klungkung daratan; tentu hal yang jauh panggang dari api.
Akhirnya mengemuka, lontaran kalimat muncul. “PDAM Nusa Penida sering tidak mengeluarkan air, malah angin yang keluar,” jelas I wayan Darwata. Bahkan dengan nada sarkasme lagi, dengan pelayanan yang sangat minim hampir tidak menyelesaikan masalah, Direktur PDAM Klungkung bisa dipilih menjadi Direktur PDAM Klungkung sampai tiga kali. “Tidak hanya itu , PDAM Klungkung yang banyak masalah ini juga mendapatkan penghargaan,” kritiknya lagi.
Wayan Darwata bersama anggota perbekel lain menyebut warga Nusa Penida termasuk sabar. “Sejak tahun 2013 Nusa Penida dijanjikan mendapat air bersih, ternyata itu hanya janji-janji saja,” sergahnya lagi. Di sisi lain, dirinya mendengat bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR menyiapkan dana Inpres air sebesar Rp 14 Triliyun. “Badung mengajukan, kami dengar 1,3 Triliyun,” jelas Darwata yang merupakan perwakilan Forum Perbekel Nusa Penida.
Selain mengkritik persoalan air, Darwata juga mengkritik pemerintah yang nyata-nyata gagal dalam pengelolaan sampah. “Sampah di TPA Biaung, Desa Ped tidak terkelola dengan baik, namun tanah negara yang dicaplok untuk dijadikan restoran,” kritik Darwata.
Dikatakan, ada program desaku tidak mengotori desa lain, “Faktanya itu TPA Biaung Desa kami Desa Ped dikotori dengan sampah yang data dari desa lain. Ini pengelolaan sampah seperti tidak ada penanganan serius,” kritiknya lagi.
Kritikan Darwata juga melebar. Dimana tanah negara dicaplok oleh oknum masyarakat itu juga dibiarkan. Serta Kapal Roro yang melayani penyeberangan itu terbatas hanya satu sampai dua kali yang menyebabkan harga-harga barang mahal.
“Harusnya Kapal Roro dikerja samakan dengan ASDP, sehingga makin banyak kapal melayani penyeberangan barang sehingga kemacetan penyeberangan terurai dan harga barang bisa ditekan,” harapnya. Disebutkan Pertamina dan penyeberangan pasir bahan bangunan bisa menyewa kapal, “Mengapa kita tak bisa bekerja sama dengan ASDP?” protes Wayan Darwata.
Menanggapi kritik Darwata, Pj Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika telah melakukan langkah-langkah walaupun dirinya menjabat Bupati baru 1,5 bulan. Terkait sampah ia mengaku sedang melakukan penjajakan dengan investor mesin Incenerator, terkait air dirinya telah memerintahkan Dirut PDAM untuk secara serius terkait air dan untuk kapal Roro dirinya akan mencoba berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan laut akan hal itu.
“Terkait sampah masalahnya tidak hanya di Nusa Penida. Di Klungkung daratan sampah juga menumpuk. Atas hal itu kami sedang menjajaki dengan investor incenerator agar sampah bisa dikurangi. Terkait dengan air kita akan panggil Direktur PDAM agar masalah ini bisa diatasi. Tahun ini kita mencoba menggunakan dana APBD, melakukan koordinasi dengan BWS dan pengajuan Dana Alokasi Khusus terkait Inpres Air. Untuk Kapal Roro akan kami komunikasikan dengan Kementerian Perhubungan sebagai leading sektor pelabuhan dan penyeberanga,” jelas Nyoman Jendrika.(den)
