Pun munculnya nama Made Satria, banyak elite partai di Klungkung tak menghendaki dicalonkan dari PDIP. Militansinya belum teruji, kemampuannya belum terbukti. Ketika Satria mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP untuk Pilkada Klungkung, soliditas partai pun terbelah.
bila Paket Anom – Ayu mendapat rekomendasi, sebagai panglima perang atau ketua tim pemenangan paket ini adalah I Nyoman Suwirta. Sangat beralasan memang. Nyoman Suwirta yang pernah duduk sebagai Bupati Klungkung dua periode, bila menjadi panglima perang, tidak akan kesulitan memobilisasi masa
Masyarakat Nusa Penida boleh saja kecewa. Tetapi, bicara kekecewaan, tidak ada yang lebih kecewa dari tokoh sepuh masyarakat Nusa Penida, I Nengah Setar. Pengusaha ini dulu adalah pendukung utamanya. Selalu ada di depan, bahkan sejak Suwirta ingin menjadi bupati. Miliaran uangnya habis untuk memberikan dukungan dari segala pembiayaan politik Suwirta, dengan harapan dia bisa berbuat lebih untuk Nusa Penida karena sudah lama daerah ini tertinggal dari dukungan pembangunan pemerintah. Tetapi dua periode Suwirta menjabat, menurut Setar, tidak satupun janji-janjinya dipenuhi untuk pembangunan Nusa Penida.
investor juga diundang untuk investasi akomodasi pariwisata. Namun tidak satu pun investor yang mau menanamkan modalnya di Eks galian C. Sempat pula digagas pembangunan rumah mewah namun tidak pengembang yang tertarik. Pun pada jaman Wayan Candra sempat direncanakan akomodasi wisata berkonsep Wisata Tirta namun tidak terwujud
Akhirnya, Nusa Penida sebagai telur emas mesti menetas. Namun, Nusa Penida masih menyimpan siapa satrio piningit yang mampu memecahkan cangkang telur emas tersebut. Membangun Nusa tidak sama dengan membangun Klungkung daratan, geografisnya berbeda, geopolitiknya berbeda, geospiritnya sangat khusus
Sepuluh tahun menjabat sebagai Bupati Klungkung, semestinya ada banyak hal yang bisa dikenang warga di Klungkung. Tetapi melihat respons warga ketika Suwirta keluar rumah sekadar untuk pulang kampung, nyatanya warga di sekitarnya sudah seperti tidak mengenalnya.
KEMESRAAN Gerindra-Suwirta mendadak rusak, memasuki periode kedua kepemimpinan Suwirta sebagai Bupati Klungkung. Tahun 2019 Suwirta justru menyatakan mundur sebagai kader Gerindra. Sejarah berdarah-darah Gerindra menjadikannya sebagai orang nomor satu di Klungkung, seketika hanya menjadi masa lalu tak berarti.
Tentu ada beberapa ide/gagasannya yang mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Namun penghargaan tersebut, bisa dinilai sebagai kebudayaan di atas kertas, yang realisasi di lapangan sangat jauh panggang dari api
SK itu berlaku setelah penetapan DCT. Artinya, sepanjang belum ada penetapan DCT, maka SK Pemberhentian sebagai Bupati Klungkung, yang dilampirkan Suwirta saat pendaftaran tidaklah sah.
Bola panas penetapan DCT terus menggelinding di tengah masyarakat. Sikap KPU kian tidak jelas menyikapi ini, membuat situasinya kian memanas. Situasi ini juga terjadi di Bali. Bahkan KPU Bali mendapat sorotan tajam dari LSM Rampai Nusantara Klungkung, karena dianggap melakukan kesalahan fatal, dengan mengulur-ulur penetapan DCT. Situasi tersebut kini menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam jalannya pemerintahan Kabupaten Klungkung.
