piguran

diktum kedua saran saya sebaiknya ditambahkan, memberikan rekomendasi kepada pejabat yang di SK kan, untuk bisa melakukan pemberhentian, penjatuhan sanksi, dan tindakan hukum lainnya. Bahkan, melakukan mutasi pejabat. Tanpa kewenangan itu, PJ Gubernur atau Bupati, tak lebih hanya sebuah piguran,” terang Tika Winawan