siapa yang bakal maju melawan siapa belum nampak jelas. Hal ini karena rekomendasi bakal calon yang maju mesti datang dari induk partai. Kondisi ini juga menyebabkan para bakal calon tidak berani bersosialisasi lebih awal dan start sosialisasi di tentukan saat mendapat kertas rekomendasi
Label daerah tertinggal dengan segala perspektif narasi kemiskinannya masih utuh sejak dulu sampai sekarang. Sehingga bisa disebut masalah purba yang dipelihara. Sampai muncul adagium bahwa Karangasem harus dibuat utuh sebagai daerah tertinggal, sehingga tidak menjadi pesaing daerah lain di Bali,
Kabupaten Karangasem disebut-sebut sebagai kandang banteng. Bupati Karangasem juga kini menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karangasem. Sebagai kader banteng, semestinya Gede Dana berjuang memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Namun, lihatlah faktanya di lapangan. Tak ada satu pun Gede Dana memasang baliho yang menyatakan dukungan secara verbal kepada Ganjar Mahfud.
Kabupaten Karangasem disebut-sebut sebagai kandang banteng. Bupati Karangasem juga kini menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karangasem. Sebagai kader banteng, semestinya Gede Dana berjuang memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Namun, lihatlah faktanya di lapangan. Tak ada satu pun Gede Dana memasang baliho yang menyatakan dukungan secara verbal kepada Ganjar Mahfud.
Bicara pertahanan keamanan bukan soal bakar rumahnya rampok isinya. Hal ini bisa terjadi di jaman Majapahit dulu, atau jaman Kubilai Khan. Tidak. Pertahanan keamanan kali ini juga soal diplomasi, saling sapa antar pemegang kebijakan pertahanan. Beli pesawat itu mahh, soal gampang. Soal anggaran pertahanan, bertahan yang baik butuh biaya, apalagi peperangan sesungguhnya
elektabilitas Wayan Koster sempat menyentuh 21% dan cenderung turun. Giri Prasta jauh lebih unggul dengan elektabilitas 71%. Mengejutkan memang, seorang Wayan Koster yang sebegitu populis, angka elektabilitasnya justru terpuruk.
Maka tidak heran Ketua DPC PDI Perjuangan Klungkung A.A Gde Anom tidak punya nyali untuk tarung Pilkada. Kursi Ketua DPRD (mungkin) terasa lebih nyaman dan menguntungkan. Tjokorda Gde Agung, punya relasi khusus dengan DPP PDI Perjuangan Pusat, tetapi ditolak mentah-mentah para kader di akar rumput
Yang agak miris, kalau saat ini dibilang Jaman Orba, bukankah sebanyak 54% kepala daerah di Indonesia adalah kader PDIP. Lalu apa salahnya kalau Jokowi keluar dari PDIP. Apalagi kalau hanya petugas partai dan Jokowi menganggap tugasnya sudah selesai. Wajar saja Jokowi keluar, karena berdiri untuk negara bukan untuk partai
tampak kekuasaan di Gianyar hanya didominasi hegemoni antar puri. Hanya saja, di Pilkada 2018 lalu, Made Mahayastra berhasil mematahkan hegemoni tersebut. Walau demikian, majunya Made Mahayastra dibelakangnya didukung oleh kekuatan Puri Gianyar, Anak Agung Gede Mayun yang juga adik dari AA Gede Bharata.
perolehan suara pada Pilkada 2008, 2013 dan 2018, perolehan suara PDIP di Pilkada cenderung stagnan. Tetap berkutat di angka 30.000-an. Yang bisa disebut, PDIP hanya memiliki basis kekuatan suara diambang batas 30.000 suara, pada tiap Pilkada. Sekalipun kemenangan Jokowi-Amin di Klungkung dibilang tinggi, kemenangan itu hanya ditopang 30.000 suara PDIP dan
