ibarat seorang ksatria pilih tanding , Made Satria datang seorang berdiri menemui seluruh pimpinan partai di Koalisi Nawasena, baik dari Partai Golkar, Hanura, Nasdem, Perindo, PSI dan Demokrat. Koalisi ini memiliki 10 kursi, memenuhi syarat dalam mengusung kandidat dengan syarat minimal enam kursi. Meski sudah menjadi bakal calon Bupati Klungkung dari PDIP, Satria tampak tidak didampingi struktur pengurus partainya di Kabupaten Klungkung,
Klungkung kabupaten kecil dengan empat kecamatan, terkesan penentuan nama seorang Pj begitu alot. Apakah karena akan menghadapi Pilpres-Pileg, sehingga nama yang muncul adalah nama yang tidak bisa diintervensi tokoh parpol atau cawe-cawe kekuasaan (mutasi, jualan jabatan, menentukan rekanan)
Kalau kita flasback diawal pemerintahan Presiden Jokowi 9 tahun silam pada 2014, ada friksi diantara Jokowi dan Mega. Ketika Budi Gunawan batal menjadi Kapolri karena menjadi tersangka di KPK, setelah dilakukan Pra Peradilan KPK kalah, Budi Gunawan batal menjadi tersangka. Megawati marah karena Presiden tak melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri. Mengingat Budi Gunawan dekat dengan megawati dan PDI Perjuangan, yang mana Budi Gunawan menjadi ajudan Megawati saat menjadi Presiden.
Dalam pelaksanaan demokrasi (pasca pelantikan) rakyat menghendaki bagaimana politisi menjalankan amanatnya janji dalam programnya; infrastruktur, tenaga kerja, kebijakan pendidikan, anggaran militer, ekonomi nasional, pertanian, kelautan. Rakyat di dalam demokrasi menuntut hal yang sederhana: distribusi kesejahteraan sosial yang merata. Rakyat hanya akan berteriak bia distribusi kesejahteraan tidak berjalan dengan adil, mulai dari pendidikan, kesehatan, lapangan kerja sampai ke infrastruktur.
