Bicara pertahanan keamanan bukan soal bakar rumahnya rampok isinya. Hal ini bisa terjadi di jaman Majapahit dulu, atau jaman Kubilai Khan. Tidak. Pertahanan keamanan kali ini juga soal diplomasi, saling sapa antar pemegang kebijakan pertahanan. Beli pesawat itu mahh, soal gampang. Soal anggaran pertahanan, bertahan yang baik butuh biaya, apalagi peperangan sesungguhnya
Yang agak miris, kalau saat ini dibilang Jaman Orba, bukankah sebanyak 54% kepala daerah di Indonesia adalah kader PDIP. Lalu apa salahnya kalau Jokowi keluar dari PDIP. Apalagi kalau hanya petugas partai dan Jokowi menganggap tugasnya sudah selesai. Wajar saja Jokowi keluar, karena berdiri untuk negara bukan untuk partai
Caleg-caleg yang maju juga fokus memenangi diri agar duduk di kursi dewan. Sehingga amunisi dari caleg ini juga menentukan kemenangan Pilpres. Amunisi otak, semua paslon sudah mengantongi, amunisi otot (masa) semua sudah memperhitungkan dan amunisi ongkos tentu sudah di tangan
sebelum Ganjar dicalonkan, Kepak Kebhinekaan sudah dicoba. Balihonya besar-besar. Bahkan ada kalimat majas, “Siap Teruskan Jokowi”. Upaya mengusung menjadikan calon presiden gagal, tidak menorehkan hasil. Kepak sayap Kebhinekaan ini gagal, gagal terbang tinggi dan justru elektabilitasnya terpuruk,,
Gibran Rakabuming tanpa memiliki pendidikan kader di Partai Golkar, atau tanpa berkeringat sama sekali ikut memelihara pohon Beringin, namun mendapatkan tempat VIP di partai Golkar. Sesepuh Partai Golkar diam, kader yang sudah lama berkeringat juga diam, komentar dari keluarga pendiri Golkar juga tidak nampak. Ada apa dengan Gibran? Yang seakan, kursi VIP tersebut sudah disiapkan,
Kemunculan Gibran dalam peta politik nasional, apalagi nanti bakal Cawapres ddianggap memundurkan demokrasi di Indonesia. Padahal belum apa-apa, baik Jokowi dan Prabowo belum pernah berucap bahwa Gibran bakal jadi pendamping Prabowo.
Ganjar nampak harus lebih banyak belajar membuka wawasan. Belajar lebih dalam mengenai Indonesia, belajar lebih banyak bagaimana pergerakan politik di luar jalur partai, belajar lagi lebih dalam mengenai politik dalam perspektif keagamaan dan spiritualnya, geopolitik global (internasional) yang pengaruhnya yang sangat prinsip dengan Indonesia,
Kalau kita flasback diawal pemerintahan Presiden Jokowi 9 tahun silam pada 2014, ada friksi diantara Jokowi dan Mega. Ketika Budi Gunawan batal menjadi Kapolri karena menjadi tersangka di KPK, setelah dilakukan Pra Peradilan KPK kalah, Budi Gunawan batal menjadi tersangka. Megawati marah karena Presiden tak melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri. Mengingat Budi Gunawan dekat dengan megawati dan PDI Perjuangan, yang mana Budi Gunawan menjadi ajudan Megawati saat menjadi Presiden.
