SENTIL DALANG – kelirbali.com
Sampai H-4 jelang jabatan Bupati Klungkung berakhir secara resmi, nama Penjabat bupati belum juga turun. Secara formal jabatan Bupati Klungkung 2018-2023 berakhir pada 16 Desember 2023. Yang selanjutnya jabatan diduduki bupati yang baru pemenang Pilkada.
Namun karena Pilkada dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, maka sampai Pilkada mendatang jabatan Bupati Klungkung diisi penjabat yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri. Pengisian ini dengan mengajukan nama-nama calon penjabat, dari kabupaten, provinsi dan Kemendagri mengajukan tiga nama. Mendagri memilih satu nama yang dianggap sesuai, cocok dan mumpuni memegang jabatan.
Kalangan elit pemerintah dan parpol bertanya-tanya. Tumben-tumbennya menentukan Pj di Kabupaten terkecil di Bali, dengan 4 kecamatan dan nama Klungkung di Pusat yang nyaris tidak terdengar, nama Pj susah keluar. Ada apa? Kasak-kusuk juga terjadi, bahkan isu yang paling santer adalah seorang Pj adalah batu loncatan atau jembatan menuju kesuksesan Pileg-Pil[pres dan selanjutnya Pilkada.
Kondisi yang umum terjadi dan bukan lagi rahasia umum, seorang penjabat bupati/gubernur diharapkan bisa memuluskan atau setidaknya membantu seorang calon bupati yang akan berlaga selanjutnya. Hal ini sangat mungkin dan biasa terjadi, sehingga nama yang diusulkan adalah nama yang satu haluan dengan satu harapan. Maka loby-loby dilakukan menembus tandatangan Mendagri.
Ditambah lagi saat ini Pemilu menentukan Capres dan Pileg, nama nama-nama yang diajukan dari Kabupaten Klungkung, dari Provinsi Bali dan Kemendagri diharapkan membantu atau paling tidak sebagai benteng pertahanan. Sehingga seorang Pj daerah, bisa menjadi jembatan untuk menuju kekuasaan Parpol atau seseorang yang memiliki ambisi. Tergambar jelas, selain memuluskan langkah Pileg-Pilpres,juga sebagai batu loncatan ke Pilkada 2024 mendatang.
Kondisi di Kabupaten Klungkung sepertinya dugaan di atas memungkinkan. Dari analisis Kelir Bali mendapati ada banyak yang berkepentingan terhadap nama Pj yang muncul. Dugaan pertama, mantan penguasa sebelumnya sangat berharap Pj kali ini adalah nama yang sehaluan dengan bupati sebelumnya. Sangat mudah terbaca, dengan Pj yang baru ini, setidaknya bisa mengamankan dosa-dosa kebijakan dan politik masa lalu seorang bupati yang berkuasa lima tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat mantan penguasa sebelumnya diduga sangat gigih melakukan loby agar nama Pj yang diharapkan jadi.
Dugaan selanjutnya, kubu yang berseberangan dengan kelompok pengusasa/bupati yang berakhir masa jabatannya juga berusaha menggolkan seorang Pj. Dengan harapan, kubu yang berseberangan ini lewat Pj bisa melalukan aksi balas dendam politik terhadap mantan penguasa. Loby-loby juga sudah dilakukan. Nama yang dijagokan bahkan terus dielus-elus.
Bahkan isu yang santer terdengar, mantan penguasa Bali juga ikut bermain pada penentuan nama Pj Bupati Klungkung. Sangat masuk akal, mengingat sebagai parpol penguasa dan dengan target kemenangan 95% suara Pilpres dan Pileg di Bali, kondisi ini bisa dilakukan. Bahkan disebut-sebut Pj bupati kabupaten sebelah juga nama sehaluan.
Akhirnya seperti apa Kemendagri memutuskan persoalan ini. Adu kuat loby kemungkinan terjadi. Bahwa Pj yang turun nanti bisa berselimut merah, kuning, putih atau abu-abu. Kemendagri selain memiliki kewenangan penuh menentukan seorang Pj, Kemendagri pula pastinya lebih memilik kepentingan yang lebih besar, guna pembangunan tetap berjalan dengan baik.(den)
(foto diambil dari NusaBali online)
