KLUNGKUNG, kelirbali.com
Penunjukkan Sekda Klungkung di tengah masa transisi kepemimpinan, sangat rentan menimbulkan polemik. Karena jabatan sekda itu amat melekat dengan kepentingan bupati. Sekda tanpa legitimasi politik bupati yang baru, rentan menjadi korban dan itu harus dicegah sebelum terlambat.
“Sulit dibayangkan, kalau sudah jadi sekda, terus pimpinan berganti, arah politiknya berbeda, lalu diganti dan ditempatkan jadi staf ahli. Seperti di Karangasem kan pernah kejadian begitu. Akan lebih elok, kalau posisi sekda itu kasi PJ. Bupati nanti yang tentukan, atau sekalian oleh bupati yang baru hasil Pilkada 2024,” ujar Putu Tika Winawan, mantan Wakil Ketua DPRD Klungkung, menyikapi situasi penunjukkan sekda yang semakin memanas, Jumat 22 September 2023.
Dalam menyikapi polemik pergantian sekda, Tika mengaku sangat sependapat dengan pernyataan Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom. Agar, penunjukkan Sekda Klungkung jangan dilakukan terburu-buru. Dia kembali mengingatkan bahwa jabatan sekda itu, separuh politis. Karena sekda harus mampu menjembatani kepentingan politik lembaga dewan dengan kepala daerah.
Situasi inilah yang memaksa seorang kepala daerah harus memilih sosok yang tepat sebagai sekda. Maka jika proses seleksi sekda ini terus dipaksakan agar pejabatnya sudah ada ketika bupati saat ini belum lengser, sudah tergambar jelas, bagaimana kekacauan situasi birokrasi itu akan terjadi. Dia menyarankan bupati sebaiknya fokus dengan tujuan politik selanjutnya untuk menjadi caleg ke DPRD Bali. Itu jauh lebih prioritas.
“Saya rasa kalau situasinya begini, PJ. Gubernur Bali pun akan berpikir ulang untuk mengeluarkan SK dari nama sekda yang disodorkan bupati. Tiga besar nama-nama yang lolos itu, saya kira pengalamannya belum cukup. Masih banyak pejabat senior lain. Mungkin mereka-mereka ini (pejabat senior) memahami situasi ini, sehingga memilih tak ikut seleksi pada momen ini,” kata Putu Tika.
Putu Tika menyarankan lembaga dewan menyikapi permasalahan ini secara serius. Tidak cukup hanya memberikan imbauan, peringatan dan statement-statement sumbang di media massa. Melainkan harus berani mengambil sikap secara resmi, dengan bersurat langsung kepada PJ. Gubernur Bali saat ini, agar proses penunjukkan Sekda Klungkung ini ditunda. Sikap lembaga DPRD Klungkung harus jelas. Karena Bupati Klungkung nampak ngotot menyelesaikan seleksi sekda ini, sebelum dirinya lengser.
“Ketua Dewan harus berani usulkan ke PJ Gubernur Bali, agar seleksi sekda ini ditunda saja. Punya kewenangan mewakili masyarakat, tolong digunakan. Jangan ditonton saja, masyarakatnya meributkan masalah seleksi sekda ini. Masyarakat itu menunggu sikap resmi lembaga dewan,” pungkas Putu Tika yang kini menjadi politisi Partai Perindo Klungkung. (tan)
